Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Sinergisitas Antarkementerian/Lembaga yang dilaksanakan oleh BNPT bersama 38 Kementerian/Lembaga Tahun 2020 pada hari Kamis (30/07) siang. Acara yang dilaksanakan di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat dihadiri oleh Kepala BNPT, Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar, M.H. selaku Ketua Tim Pelaksana, didampingi Sekretaris Utama BNPT, Brigjen TNI Untung Budiharto, Kepala Biro Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat, Bangbang Surono, Ak., M.M., serta pejabat Eselon I dan II lainnya di lingkungan BNPT. Kegiatan Sinergisitas 38 K/L yang dilakukan pada tahun 2020 masih merupakan program lanjutan tahun 2019 yang dilaksanakan di 3 provinsi di Indonesia yakni Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Sulawesi Tengah.

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala BNPT yang dalam sambutannya menyatakan bahwa sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penanggulangan terorisme di tanah air, BNPT menggunakan pendekatan Soft approach dengan 38 Kementerian/Lembaga. Untuk pelaksanaannya, dalam rencana aksi yang akan dilakukan BNPT dengan 38 K/L di tahun ini, terbagi kedalam 2 jenis kegiatan yaitu bantuan fisik dan non-fisik. Ini menjadi wadah bagi BNPT dengan Kementerian/Lembaga untuk melanjutkan dan mengakselerasi program-program yang sudah berjalan di 2018 dan 2019, termaksud melakukan inventarisasi apa saja hal-hal yang belum dituntaskan. “Oleh karena itu kita berharap dengan pertemuan ini semakin meyakinkan dan memantapkan pihak kementerian lembaga untuk melakukan pencanangan program masing-masing yang nantinya akan kita wujudkan secara terpadu dan sinergi dalam bentuk kegiatan pembangunan fisik ataupun yang sifatnya non fisik. Dari rapat-rapat teknis yang ada sudah semakin tajam arah program yang akan kita laksanakan dan tentu ini juga memerlukan koordinasi lebih lanjut terkait dengan penganggaran dari kita semua kementerian lembaga agar bisa dapat terpenuhi,” tutur Kepala BNPT.

Adapun strategi berbasis kawasan untuk meningkatkan kolaborasi dan sinergi Antarkementerian/Lembaga dalam pelaksanaan program di lapangan, dalam rapat koordinasi kali ini juga dilakukan pembahasan lebih mendalam mengenai konsep Agrowisata Nusantara yang akan menjadi salah satu program Sinergisitas untuk diterapkan di 3 Provinsi wilayah sasaran yakni Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, dan Jawa Timur. Pembangunan kawasan Agrowisata ini merupakan salah satu pendekatan dari sisi infrastruktur dan ekonomi yang dikoordinir oleh BNPT sebagai salah satu wujud kehadiran negara untuk mengatasi masalah radikalisme dan terorisme dari hulu ke hilir, dengan harapan agar masyarakat dapat menjadi madani sehingga terhindar dari pemikiran dan ideologi intoleran yang dapat mengancam keamanan negara. ”Ini mudah-mudahan juga bisa kita konkritkan, termasuk juga program Agrowisata Nusantara. Kita akan kaji lebih jauh bersama dengan unsur pemerintah daerah dan ini masih terus perlu pendalaman lebih lanjut sehingga nanti kita benar-benar dapat menentukan program yang cocok dengan kondisi lokal kedaerahan dimana tempat para eks napiter dan masyarakat setempat berada yang diharapkan program ini tepat sasaran sesuai dengan keinginan kita bersama 38 K/L”, ujar Kepala BNPT.

Salah satu perwakilan 38 Kementerian/Lembaga yang hadir dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Sinergisitas Antarkementerian/Lembaga yakni dari Kementerian Hukum dan HAM menyambut baik untuk kelanjutan program sinergisitas BNPT di tahun ini terutama Agrowisata yang dicanangkan. Tentunya program ini sangat bermanfaat untuk para mantan narapidana teroris agar kembali menjadi masyarakat yang madani dan dapat diterima di masyarakat. “Peranan Kemenkumham dalam Agrowisata di sini mungkin sebagai pembina di lapas untuk napiternya sehingga nanti kami akan berkoordinasi dengan BNPT untuk masalah napiter dan pembinaannya. Di tahun 2020 ini juga dari kami akan ada pembinaan hukum dari BPHN untuk para napiter”, ungkap Dani dari Bagian Pemantauan, Analisis dan Pelaporan, Biro Perencanaan Kementerian Hukum dan HAM. 

Acara pun ditutup oleh Sekretaris Utama BNPT, Brigjen TNI Untung Budiharto, sehingga semangat bersinergi dan komitmen dari kementerian/ Lembaga dapat diwujudkan dalam program ini, serta dapat mengimplementasikan seluruh rencana aksi Kementerian/Lembaga yang telah direncanakan dengan baik dan bermanfaat bagi kelompok sasaran. Selain itu juga dapat menghasilkan kontribusi terhadap program penanggulangan terorisme di indonesia, demi keberhasilan program penanggulangan radikalisme terorisme. Meskipun kita masih dalam keadaan berjuang melawan pandemi Covid-19.