BNPT RI Upayakan Peningkatan Kinerja Melalui Penerapan Manajemen Resiko
Bandung - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) bersama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengadakan Bimbingan Teknis Risk Managemen Information System dan Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat BNPT Tahun 2024 di Lingkungan Inspektorat BNPT.
Dalam kegiatan ini, Inspektur BNPT Catur Iman Pratignyo, SE., QIA., CFrA., CGCAE., mengatakan bahwa dengan menerapkan manajemen resiko yang baik akan menghasilkan kinerja yang efektif bagi BNPT dalam pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan terorisme.
"Saya yakin jika semua jajaran BNPT mendukung penerapan manajemen resiko yang baik di BNPT, organisasi ini akan merasakan banyak manfaatnya terutama di dalam mewujudkan harapan pemerintah, BNPT yang efektif di dalam melaksanakan tugasnya dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme," ungkap Catur .
Dengan menerapkan metode Focus Group Discussion, Inspektur BNPT mengatakan pihaknya terus berproses mematangkan kebijakan penerapan manajemen resiko di lingkungan BNPT yang dapat dijadikan penguatan organisasi guna mendukung Susunan Organisas Tata Kerja (SOTK) BNPT.
"Kami akan terus berproses mematangkan draft perka dan menuntaskan register resiko sehingga nantinya BNPT diharapkan memiliki manajemen resiko yang mumpuni yang bisa dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan pengambilan keputusan dan menetapkan kebijakan juga di dalam berbagai proses termasuk penguatan organisasi yang mendukung SOTK BNPT," jelas inspektur BNPT.
Dirinya menambahkan, bimbingan teknis ini juga menjadi sarana untuk menjalin jejaring dengan pihak-pihak eksternal yang diperlukan bagi BNPT dalam mencapai kinerja yang efektif bagi BNPT.
"Strategi pentahelix memang membutuhkan kerja kerja yang melibatkan baik kementerian lain, kali ini kami mengajak narasumber dari BPKP yang dalam hal manajemen resiko pembangunan nasional, BPKP menjadi unsur pengawasannya. Mereka mengawasi penerapan manajemen resiko pembangunan nasional, jadi sudah tepat kami mengundang narasumber dari BPKP, tentunya nanti juga dengan kementerian dan lembaga lain," tutup Catur.