Kepala BNPT RI Harap Mitra Deradikalisasi Mampu Kelola Lahan Dengan Kreatif
Bogor - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) Komjen Pol. Prof. Dr. H. Mohammed Rycko Amelza Daniel, M.Si., berharap mitra deradikalisasi mampu mengelola lahan dengan kreatif sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat.
"Tidak ada tanah yang tidak bisa dikembangkan, harus lebih kreatif dalam mengelola. Ini bagian dari pemberdayaan masyarakat," jelasnya saat meninjau Lahan Kawasan Terpadu Nusantara (KTN) Sukamakmur, Bogor pada Kamis (1/8).
Dalam arahannya, Rycko mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi multipihak dimana salah satu tujuannya adalah peningkatan kesejahteraan mitra deradikalisasi dan masyarakat sekitar.
"Tujuan kita kumpul disini sebagai bentuk kerjasama dan kolaborasi dari semua pihak. Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama mitra deradikalisasi," tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Koperasi MHS (Medang Harmoni Selaras), Dedi Riswanda menjelaskan nantinya wilayah seluas kurang lebih 82 hektar tersebut akan dibagi menjadi beberapa cluster mulai dari cluster budidaya perikanan hingga wisata forestry.
"Perencanaan sementara akan dibagi menjadi beberapa cluster mulai dari cluster budidaya perikanan, wirausaha pabrik pakan mandiri dan peternakan unggas, wilayah religi dan edukasi, showcase hasil bumi hingga wisata forestry," paparnya.
Sementara itu, mitra deradikalisasi Aris Amir Falah sekaligus pendiri Yayasan Hubbul Wathan Indonesia mengapresiasi upaya BNPT dalam memberdayakan masyarakat, dirinya tertarik memanfaatkan lahan untuk wisata religi dan sarana edukasi.
"Terimakasih kepada BNPT, akan kami manfaatkan terutama dalam aspek religi dan edukasi," ucapnya.
Selain mitra deradikalisasi, lahan yang berada di atas ketinggian 400 Mdpl ini juga akan dikelola penyintas dan masyarakat sekitar.
Selamat Datang! Situs web ini adalah pusat informasi pemberitaan, kegiatan, publikasi dan berbagai informasi lainnya terkait dengan radikal terorisme di Indonesia, serta fungsi BNPT sebagai lembaga resmi negara.
