Jakarta - Keberlangsungan menimba ilmu dan akses pendidikan yang bebas dari gangguan dan ancaman radikalisme adalah kondisi ideal bagi generasi muda selaku pelajar. Di tengah kuatnya gelombang infiltrasi radikal terorisme, Perguruan Tinggi sebagai tempat menimba ilmu dalam hal ini berupaya untuk membebaskan lingkungan pendidikan dari gelombang tersebut. Kali ini, Universitas Diponegoro menggandeng BNPT dalam Focus Group Discussion (FGD) dengan tajuk “Pendidikan Budaya Anti Radikalisme Bagi Mahasiswa Universitas Diponegoro”.

Diselenggarakan secara online, FGD Komisi A Dewan Profesor Senat Akademik Universitas Diponegoro digelar pada Selasa (4/8) pagi. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh masukan bahan penyusunan kebijakan Universitas Diponegoro tentang pendidikan budaya anti radikalisme bagi mahasiswa. Selain mengundang Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar, narasumber FGD lainnya meliputi Rektor Undip, Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H, M.Hum., Direktur Kamneg Baintelkam Polri, Brigjen Pol. Dr. Umar effendi, M.Si., Cendekiawan Muslim, Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA., Sekretaris Komisi KAKWI, Rm. Paulus Christian Siswantoko dan Ketua Tim Anti Radikalisme UNDIP, Dr. Muhammad Adnan, MA.

Dibuka oleh Rektor Undip, Prof. Dr. Yos Johan Utama menyampaikan saat ini Universitas Diponegoro tengah menjalankan kebijakan kampus mengenai penanggulangan penyebaran paham radikalisme di kalangan mahasiswa. Hal ini didasari urgensi tindakan langsung dari Perguruan Tinggi yang bercita-cita menghasilkan masa depan Indonesia melalui mahasiswa yang memiliki daya tangkal terhadap infiltrasi radikalisme. Ia mengatakan aktivitas radikalisme di kampus pandai berkamuflase sehingga membutuhkan kerja sama dari segenap civitas.

“Radikalisme bisa berkamuflase di tengah mahasiswa, memanfaatkan kegiatan mahasiswa. Dibutuhkan komitmen dari segenap unit perguruan tinggi untuk memantau. Ini jadi tanggung jawab kita bersama, karena yang rugi bukan hanya Rektor, tapi semuanya,” ujar Prof. Dr. Yos Johan Utama.

Sementara itu, infiltrasi melalui dunia maya yang sama masifnya juga perlu menjadi perhatian kampus. Hal demikian disampaikan oleh Kepala BNPT, bahwa dunia maya menjadi sarana strategis penyebar paham radikal intoleran yang menyerang pengguna media sosial. Dalam menghadapinya, Kampus perlu menyiapkan program untuk meningkatkan daya tangkal mahasiswa guna mencegah masuknya paham radikal intoleran baik secara langsung maupun virtual.

“Kampus diharapkan isa menjadi mitra penanggulangan terorisme, bisa dengan mengadakan program bela negara untuk membangun nasionalisme dan nilai Pancasila di kalangan mahasiswa. Saat ini BNPT melalui FKPT melakukan sosialisasi, literasi dan reedukasi dunia maya,” ujar Kepala BNPT.

Kampus sebagai Center of Excellence memiliki peran strategis untuk menghasilkan peserta didik selaku generasi pemimpin bangsa kelak. Menurut Komjen Pol Boy Rafli Amar hal ini harus menjadi perhatian agar para mahasiswa yang rentan terpapar memiliki daya tangkal terhadap ideologi berbahaya.

“Saya berterima kasih atas perhatian dari civitas dalam isu penanggulangan terorisme, kami mengharapkan peran dan kontribusi dari akademisi. Karena perjuangan menghadapi radikal intoleran ini tidaklah mudah, tidak bisa dari unsur negara saja tapi juga dari masyarakat untuk. menangkal paham anti Pancasila,” ujar Komjen Pol. Boy Rafli Amar.