Depok - Upaya mereduksi paham radikal terorisme tentunya tidak hanya bertumpu pada strategi dan kebijakan yang diambil pemerintah semata, kesadaran tiap elemen masyarakat dibutuhkan untuk mewaspadainya. Paham radikalisme dan terorisme kini dapat tersebar di tengah masyarakat bahkan dalam sebuah keluarga dan lingkungan sekitarnya. Dalam hal ini, komponen pemerintah di skala terkecil yaitu Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan Lurah yang bersinggungan langsung dengan masyarakat sangat diandalkan oleh negara untuk menjadi garda terdepan dalam pencegahan radikal terorisme.

Direktorat Pembinaan Kemampuan BNPT di bawah naungan Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan, menilai pentingnya mengikutsertakan ketiga pilar kekuatan kamtibmas ini sehingga menyelenggarakan seminar Peningkatan Kemampuan Pemahaman bagi Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan Lurah di wilayah Kota Depok di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat (11/08). Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan kali ini yaitu Kasubdit Pelatihan BNPT, Kombes Pol. Suprianto, serta beberapa profesional dan praktisi dari jajaran instansi terkait diantaranya Direktur Binmas Polda Metro Jaya, Satgaswil Densus 88/AT Mabes Polri, Kabinda Jawa Barat, Kodim, dan Kesbangpol Kota Depok. Pada bulan Juli lalu, kegiatan serupa sebelumnya telah diselenggarakan di wilayah Jakarta dan Bekasi.

BNPT sebagai koordinator utama penanggulangan terorisme menilai perlunya memberikan pemahaman mengenai bahaya radikal terorisme kepada ketiga pilar mitra masyarakat tersebut, agar mereka dapat meningkatkan kemampuan dalam memahami permasalahan serta ketanggapan dalam merespon dan mengambil langkah-langkah antisipasi jika terdeteksi ada masyarakat yang terpapar paham radikal terorisme di wilayah kerjanya.

Direktur Pembinaan Kemampuan BNPT, Brigjen Pol. Drs. Imam Margono dalam acara ini menjelaskan bahwa Bhabinkantibmas, Babinsa dan Lurah memiliki modal utama yaitu eratnya interaksi sosial mereka dengan masyarakat, sehingga merekalah yang mampu secara efektif mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan radikalisme dan terorisme. Fungsi kontrol dan pengawasan juga perlu dimiliki ketiga elemen tersebut, khususnya jika di wilayah setempat terdapat mantan napiter yang tengah berada dalam proses reintegrasi kembali di tengah masyarakat, sehingga perlu adanya pendampingan dan pemantauan yang intensif dan konsisten.

Brigjen Pol. Drs. Imam Margono kemudian menekankan bahwa kewaspadaan para aparat harus semakin ditingkatkan untuk menangkal upaya provokatif yang dapat mengganggu terciptanya stabilitas keamanan yang kondusif di masyarakat, terlebih dalam waktu dekat Kota Depok akan menghadapi Pilkada. Dalam sebuah kontestasi politik, kerawanan memanfaatkan politik identitas cenderung berpotensi memecah belah masyarakat.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, aparatur negara dituntut untuk memiliki kemampuan untuk memetakan masalah dan mengaktifkan fungsi cegah dini yang melibatkan masyarakat. Semakin dini para aparat tersebut memetakan kompleksitas masalah di lapangan secara aktual dan dengan segera memberitahukan kepada pimpinan, maka semakin awal pula informasi didapatkan sebagai landasan untuk mengambil tindakan.

“Persoalan yang berkaitan dengan intoleransi, radikal terorisme masih ada saat ini. Apalagi Depok akan menghadapi pilkada, ada kerawanan maraknya politik identitas dalam pesta demokrasi yang berpotensi dimanfaatkan kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab. Jadi rekan-rekan tiga pilar ini sebagai pihak yang netral, harus mewaspadai aktivitas yang terjadi di wilayahnya,” pesan Direktur Pembinaan Kemampuan BNPT kepada peserta acara.