BNPT DUKUNG PANSEL OMBUSMAN RI SELEKSI KANDIDAT ANGGOTA OMBUDSMAN YANG BERSIH DARI PAHAM RADIKAL TERORISME
Jakarta - Guna mendukung terpilihnya calon penyelenggara negara yang berintegritas dan bebas dari paham radikal terorisme, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) turut ambil bagian dalam proses seleksi kandidat anggota Ombudsman periode 2021-2026. Sinergi kedua lembaga diwujudkan melalui audiensi yang diselenggarakan pada Kamis (6/8), bertempat di Ruang Rapat Utama BNPT. Hadir dalam pertemuan tersebut Kepala BNPT, Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar M.H., didampingi Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT dan Kasubdit Intelijen BNPT, serta Ketua sekaligus Anggota Pansel, Chandra M. Hamzah, bersama tim Pansel.
Chandra M. Hamzah mengungkapkan bahwa pelibatan BNPT dalam proses seleksi sangat dibutuhkan terutama dalam mencari calon-calon yang cinta terhadap Tanah Air dan yang tidak terpapar gerakan maupun ideologi radikal. Menurutnya, hal ini penting mengingat Ombudsman selaku lembaga pengawas penyelenggaraan pelayanan publik, baik oleh Pemerintah maupun Swasta, sehingga anggota yang nantinya terpilih harus berkualitas.
“Jadi kami dari Pansel Ombudsman tentu saja mencari calon-calon yang memiliki track record terbaik, oleh karena itu salah satu metode yang kami lakukan adalah meminta bantuan dari BNPT untuk mendapatkan informasi mengenai rekam jejak calon-calon yang akan kami seleksi nanti,” ungkap Chandra M. Hamzah
Kepala BNPT mendukung penuh Pansel Ombudsman dalam menjaring calon anggota Ombudsman RI periode 2021-2026. Nantinya BNPT akan melakukan asistensi terhadap tim Pansel Ombudsman, khususnya dalam melakukan profiling kandidat.
“Kita akan memberikan support sepenuhnya, tentu nanti kita akan tindak lanjuti dengan langkah-langkah yang akan mendukung data sebagai bahan pertimbangan dari timsel (tim seleksi), dari proses seleksi yang dilaksanakan,” tutup Boy Rafli Amar.
Selamat Datang! Situs web ini adalah pusat informasi pemberitaan, kegiatan, publikasi dan berbagai informasi lainnya terkait dengan radikal terorisme di Indonesia, serta fungsi BNPT sebagai lembaga resmi negara.
