BNPT Berencana Memaksimalkan Program Deradikalisasi Dengan Integrasi Mitra Deradikalisasi Bersama Masyarakat Melalui Perkebunan Tebu
Majalengka - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) Komjen Pol. Prof. Dr. H. Mohammed Rycko Amelza Dahniel, M.Si., mengungkapkan rencana memaksimalkan program deradikalisasi khususnya dalam membangun reintegrasi dengan masyarakat sekitar melalui sektor wirausaha di bidang perkebunan.
"Jadi yang kami harapkan dari program kewirausahaan ini bisa terjadi reintegrasi dengan masyarakat sekitar dan bisa beradaptasi," ungkap Kepala BNPT RI saat melakukan kunjungan ke PT PG Rajawali II di Majalengka pada, Minggu (12/11).
Kepala BNPT juga menjelaskan, jika program deradikalisasi melalui sektor wirausaha di bidang perkebunan dapat memberikan dua manfaat kepada Mitra Deradikalisasi yaitu pekerjaan sekaligus membangun reintegrasi.
"Program ini bukan hanya sekedar memberikan pekerjaan kepada mitra deradikalisasi, tetapi juga untuk membangun reintegrasi dalam menghadapi kehidupan yang sebenarnya," jelasnya.
Rycko mengharapkan para mitra deradikalisasi yang nantinya melakukan kegiatan wirausaha perkebunan dapat lebih mudah kembali ke kehidupan bermasyarakat setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan.
Dalam kesempatan ini, Rycko berharap dengan program ini nantinya para Mitra Deradikalisasi menjadi jauh dari jangkauan jaringan sebelumnya dan juga secara tidak langsung mereka dapat berubah cara berfikirnya ketika melakukan aktivitas perkebunan di wilayah perkebunan tebu PT PG Rajawali II.
Menyambut baik kehadiran BNPT, Direktur Utama PT. PG Rajawali II, Wahyu Sakti Priyonggo mendukung adanya sinergi ini. Menurutnya pihaknya mendapatkan banyak hal positif mulai dari peningkatan produksi tebu dan dapat ikut terlibat aktif dalam program deradikalisasi.
"Banyak hal positif terhadap kami, terhadap peningkatan tebu dan kami bisa membantu program program BNPT khususnya," harapnya.
Selamat Datang! Situs web ini adalah pusat informasi pemberitaan, kegiatan, publikasi dan berbagai informasi lainnya terkait dengan radikal terorisme di Indonesia, serta fungsi BNPT sebagai lembaga resmi negara.
