Jakarta - Terorisme merupakan kejahatan serius yang tidak hanya dapat mengancam keamanan nasional namun juga mengancam eksistensi suatu negara. Dalam upaya penanggulangan tindak pidana terorisme, BNPT sebagai stakeholder utama penanggulangan terorisme di Indonesia tidak bisa berjalan sendiri, namun perlu adanya pelibatan unsur lain termasuk TNI dan Polri, institusi pemerintah terkait hingga elemen masyarakat.

Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT, Mayjen TNI Hendri Paruhuman Lubis berkesempatan menjadi pembicara dalam sebuah webinar mewakili Kepala BNPT, Komjen Pol Dr. Drs. Boy Rafli Amar, M.H. pada Selasa siang (22/09). Seminar daring yang mengangkat tema “Operasi Militer Selain Perang TNI: Kontra-Terorisme Dalam Perspektif Keamanan Nasional” ini diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Universitas Pertahanan, Indonesia Peace and Conflict Resolution Associations (IPCRA), dan PUSPA.

Adapun pembicara lain dalam diskusi daring ini adalah Brigjen TNI Edy Imran, SH., M.Si., MH., perwakilan dari Badan Pembinaan Hukum TNI serta para akademisi yaitu Laksdya TNI Dr. A. Octavian, S.T., M.Sc., DESD., CIQnR., CIQaR., Rektor Universitas Pertahanan, Prof. Dr. Arry Bainus, M.A., Guru Besar Studi Keamanan Dept Hubungan Internasional FISIP UNPAD, dan Muhamad Syauqillah, S.H.I.,M.Si.,Ph.D., Kaprodi SKSG Universitas Indonesia Kajian Terorisme.

Turut memberikan pidato kunci dalam webinar ini yaitu Meutya Viada Hafid, Ketua Komisi I DPR-RI, yang menjelaskan pmengenai pentingnya aspek pencegahan secara simultan, terencana dan terpadu untuk meminimalisir aksi terorisme. Ditambahkan bahwa pencegahan secara optimal harus melibatkan Kementerian atau Lembaga terkait, seluruh komponen bangsa yang bergabung dalam upaya Kesiapsiagaan Nasional, Kontra Radikalisasi dan Deradikalisasi yang dikoordinasikan oleh BNPT. Hal tersebut merupakan wujud kehadiran negara yang bertanggung jawab melindungi warga negara dari ancaman terorisme, namun dalam upaya tersebut juga harus memperhatikan hak-hak asasi manusia.

“Komisi I DPR melihat pentingnya peran serta TNI sebagai salah satu elemen bangsa dalam upaya penanggulangan terorisme secara holistik di Indonesia, tentunya harus melalui mekanisme perundang-undangan yang berlaku sehingga pelibatan TNI justru tidak menjadi kontra-produktif, baik dalam menanggulangi aksi terorisme maupun dalam menjaga semangat reformasi dan iklim demokrasi di Indonesia,” ungkap Ketua Komisi I DPR RI.

Selanjutnya, Tantowi Yahya, Duta Besar LBBP RI untuk Selandia Baru Merangkap Samoa dan Kerajaan Tonga memberikan paparan mengenai studi kasus keberhasilan Selandia Baru dalam menangani krisis terorisme di Christchurch sebagai masukan dan referensi bagi peserta.

Diungkapkan bahwa aksi teror tersebut terjadi secara mengejutkan di negara yang cukup damai dan minim konflik sehingga jika tidak diatasi secara cepat, konflik akan meluas. Faktor keberhasilan dalam menangani kasus tersebut diantaranya adalah kepemimpinan nasional yang kuat dengan komunikasi humanis serta tingkat toleransi masyarakat dan rasa kebersamaan yang tinggi. Sementara itu, Tantowi Yahya menambahkan bahwa keterlibatan semua unsur otoritas pemerintah, parlemen, angkatan bersenjata, media, pemuka agama, tokoh masyarakat hingga organisasi masyarakat dalam penanganan terorisme saat itu juga menjadi kunci utama.

Dalam seminar daring ini, Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT, Mayjen TNI Hendri Paruhuman Lubis diberikan kesempatan untuk menjadi pembicara dengan topik diskusi “Mewaspadai Bahaya Terorisme dan Upaya Pencegahannya”.

Mengawali paparannya Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT, menjelaskan terkait Tugas Pokok BNPT sesuai amanat UU Nomor 5 Tahun 2018 dimana selama ini BNPT telah berupaya melibatkan seluruh komponen bangsa untuk ikut serta menanggulangi terorisme secara menyeluruh, tidak hanya aparat keamanan dan penegakan hukum namun juga partisipasi masyarakat. Dijelaskan beberapa program kerja BNPT yang melakukan pendekatan humanis atau soft power approach yang bertumpu pada langkah pemberdayaan masyarakat diantaranya melalui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme di tiap Provinsi di Indonesia, pembangunan kesejahteraan lewat Sinergisitas Antar 38 Kementerian dan Lembaga dimana partisipasi K/L tersebut dapat dirasakan masyarakat secara langsung. 

Demi meningkatkan kewaspadaan dan mengaktifkan peran warga negara dalam mencegah paham radikal terorisme, Mayjen TNI Hendri Paruhuman Lubis kemudian menjelaskan pentingnya menanamkan rasa nasionalisme dan pengamalan Pancasila serta kecintaan terhadap NKRI sebagai jangkar keyakinan berbangsa dan bernegara. Terlebih adanya penurunan angka masyarakat yang meyakini Pancasila menurut Survey LSI di tahun 2018, sehingga hal ini perlu diwaspadai agar tidak menjadi bibit intoleransi yang dapat berkembang mengarah pada radikal intoleran.

“Ini perlu kita waspadai bersama, bagaimanapun Pancasila sudah menjadi nafas kita, harus kita perjuangkan agar tetap eksis. Presentase yang turun ini harus sama-sama kita miliki semangat untuk meningkatkan,” imbau Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT.