Jakarta - Terorisme sebagai musuh bersama yang dirasakan hampir seluruh sendi-sendi pemangku kepentingan dalam bernegara memerlukan penanggulangan dan kerja sama berbagai stakeholder khususnya BNPT sebagai koordinator penanggulangan terorisme. Hal ini disampaikan Staf Khusus Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI(Kemendesa PDTT) dalam kunjungannya di Kantor BNPT Jakarta pada Rabu(2/9) pagi.

Kunjungan Staf Khusus Kemendesa PDTT Dodi Pranata Wijaya, SH, LLM dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi (Balilatfo) Kemendesa PDTT Jajang Abdullah menyampaikan keamanan lingkungan desa dari radikalisme dan terorisme tidak dapat dilakukan sendiri.  Dalam hal ini Kemendesa PDTT merancang inisiatif Forum Pemuka Agama dan Adat Cinta Desa(For Peace) yang menggandeng Badan Nasional Penanggulangan Terorisme(BNPT) dan Badan Penguatan Ideologi Pancasila(BPIP).

“Persebaran radikalisme di Indonesia tidak terkecuali menarget masyarakat desa, kami berupaya untuk mengisi dan mengoptimalkan kekuatan upaya deteksi radikalisme sejak dini dengan peran kekuatan desa yang terletak pada tokoh agama, adat, masyarakat, perempuan bersama pemerintah untuk menguatkan kapasitas masyarakat akar rumpul dalam membangun perdamaian dan toleransi di desa,” ujar Staf Khusus Kemendesa PDTT.

Menyambut baik ajakan tersebut Kepala BNPT Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar menyetujui perlunya kesadaran dan keawasan masyarakat desa akan bahaya radikal intoleran dan radikal terorisme sebagai bagian dari kesiapsiagaan nasional. Terlebih tidak seluruh 74.953 desa Indonesia mempercayai Pancasila, sehingga bekal dan daya tangkal desa rentan terhadap radikalisme.

“Kesiapsiagaan nasional sebagai bagian dari pencegahan ini diamantkan dari Undang-Undang, dan ini akan kita jalankan dalam aktivitas penguatan desa nanti, karena kalau desa sudah siaga, tidak ada ruang untuk kelompok teror mengajak anak-anak muda menjadi bagian dari mereka,” Ujar Komjen Pol. Boy Rafli Amar.

Salah satu tujuan penyelenggaraan For Peace adalah sebagai bagian penguatan dan promosi kapasitas masyarakat desa ialah sebagai wadah koordinasi tokoh-tokoh di tengah masyarakat dalam rangka penanganan konflik sosial di desa termasuk antisipasi isu sentral radikalisme dan intoleransi serta meningkatkan pesatuan, kerukunan dan terwujudnya bumi Pancasila. Terlebih dalam menghadapi ancaman resesi ekonomi sebagai salah satu pengaruh situasi pandemi Covid-19, antisipasi terhadap lahirnya radikalisme di tengah masyarakat desa perlu dicegah sejak dini.

Peran BNPT dalam menanggulangi terorisme dan sekaligus bersinergi antar Kementerian/Lembaga akan bergerak dalam kegiatan ini. Kepala BNPT mengemukakan keikutsertaan BNPT dalam kegiatan ‘For Peace’ Kemendesa PDTT sebagai bentuk Sinergitas BNPT dalam mewujudkan ketahanan masyarakat desa dari pengaruh-pengaruh negatif.

“Dengan kerja sama dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat kita berharap bahwa upaya kita untuk memkasimalkan pencegahan pengaruh negatif terutama radikal intoleransi dan radikal teror ini bisa disinergikan pada kementerian lembaga yang ada. Nantinyadi kegiatan ini kita juga akan menandatangani Perjanjian Kerja Bersama(PKB),” ujar Kepala BNPT.