RDP dengan Komisi XIII, BNPT Jelaskan Program Prioritas Tahun 2025
Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Ruang Rapat Komisi XIII pada Kamis (6/3). Dalam kesempatan ini, Kepala BNPT Komjen. Pol. Eddy Hartono, S.I.K., M.H., menjelaskan program prioritas nasional BNPT tahun 2025 yakni kesiapsiagaan nasional dan deradikalisasi.
Kedua program prioritas tersebut selaras dengan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) tahun 2025 - 2029, Prioritas Nasional (PN) 2 yaitu “Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru”.
"Dalam mendukung prioritas nasional 2, BNPT melaksanakan Program Prioritas (PP) Intelijen dan Keamanan Dalam Negeri serta memiliki dua Rincian Output Prioritas Nasional (RO PN) tahun 2025 yaitu kegiatan kesiapsiagaan nasional serta deradikalisasi luar lapas," kata Kepala BNPT saat memaparkan pendalaman atas program kerja dan anggaran tahun 2025.
Dirinya menjelaskan dalam mensukseskan program prioritas dimaksud akan melaksanakan koordinasi sinergi antar instrumen pertahanan dan keamanan dalam penanggulangan terorisme, penguatan kontra radikalisasi, penguatan deradikalisasi dan penguatan pusat analisis dan pengendalian krisis.
Eddy Hartono juga menjelaskan bagaimana implementasi program prioritas ini dilakukan melalui pendekatan kolaboratif dengan beragam unsur serta pemetaan tugas antar unsur.
"Kami sampaikan di tahun 2025 ini kami mengutamakan pendekatan kolaboratif, seperti dalam menjalankan program deradikalisasi kami sudah membentuk tim koordinasi pelaksanaan deradikalisasi dalam lapas dan luar lapas. Program dalam lapas menangani proses deradikalisasi kepada tersangka sampai narapidana di rutan dan lapas" paparnya.
Lebih lanjut, menurut Kepala BNPT nantinya di dalam Tim tersebut ada BNPT, Densus 88, Kejaksaan hingga Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas). Dalam prosesnya, Ketika tersangka ditangkap Densus 88 melakukan identifikasi lalu hasilnya sebagai output dan outcome tim ini, kemudian dipetakan kategorinya, merah artinya masih radikal dan hijau artinya kooperatif. Ketika narapidana bebas, tim koordinasi luar lapas yang akan mengantar sampai ke rumah lalu mengundang kepala desa, lurah dan unsur masyarakat lainnya harapannya program reintegrasi sosial dapat berjalan.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Rinto Subekti, S.E., M.M., berharap di tahun 2025 BNPT dapat terus menghasilkan terobosan baru untuk mendukung maksimalnya upaya pertahanan dan keamanan negara.
"Berdasarkan Astacita Presiden, bahwa BNPT menjadi garda terdepan sebagai pertahanan dan keamanan negara. Saya yakin Pak Kepala dan jajaran akan melakukan terobosan - terobosan di tahun 2025 sehingga Indonesia jauh dari terorisme," ujarnya.
Selamat Datang! Situs web ini adalah pusat informasi pemberitaan, kegiatan, publikasi dan berbagai informasi lainnya terkait dengan radikal terorisme di Indonesia, serta fungsi BNPT sebagai lembaga resmi negara.
