Polda Papua Berharap Dukungan BNPT Guna Ciptakan Kondisi Papua yang Damai dan Tentram
Papua - Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri, bersama Plt Deputi bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT, Brigjen Pol. Dr. Herwan Chaidir, Plt Direktur Penindikan BNPT, Brigjen Pol. Eddy Hartono, Kasubdit Intelijen Kombes Pol. Alexsander Sabar, Irwasda KBP Alferd, Dirintelkam KBP Guntur, dan Wadir Reskrim Akbp Ari P, menggelar rapat koordinasi penangangan Papua, pada Senin (24/05) di Mapolda Papua.
Adapun kunjungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) ke Papua berkaitan dengan rencana giat untuk menciptakan kondisi serta koordinasi dalam rangka mengimbangi giat OPS Nemangkawi yang saat ini masih menjadi fokus sasaran aparat penegak hukum.
Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Papua menyatakan bahwa hingga kini Polda melalui jajaran Direktorat Intelkam dan Direktorat Bimmas, telah melakukan berbagai kegiatan operasi keamanan di zona lintas para Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Namun ia menyatakan, upaya ini belum maksimal dilakukan sehingga diperlukan dukungan dari BNPT, untuk memperkuat sinergi dalam menciptakan kondisi Papua yang damai, aman, dan tentram.
Tak hanya itu, Irjen Mathius D Fakhiri juga memberikan masukan serta harapannya kepada BNPT untuk dapat mendukung penuh program ataupun kegiatan yang dilakukan aparat penegak hukum, sesuai dengan Instrusksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteran di wilayah Papua.
Lebih lanjut, terkait status Organisasi Papua Merdeka (OPM) menjadi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sebagai teroris, pemerintah berharap agar status tersebut tidak membawa dampak buruk terhadap psikologis masyarakat Papua, karena kebudayaan Papua harus tetap dijunjung tinggi dengan kentalnya adat serta kekerabatan masyarakat di Papua. Menindaklanjuti kunjungan BNPT di Papua, Kapolda juga berharap kegiatan Sinergisitas Antarkementerian/Lembaga dapat segera terealisasikan.
Selamat Datang! Situs web ini adalah pusat informasi pemberitaan, kegiatan, publikasi dan berbagai informasi lainnya terkait dengan radikal terorisme di Indonesia, serta fungsi BNPT sebagai lembaga resmi negara.
