BNPT RI – Hedayah Tingkatkan Kemampuan Koordinasi Pemangku Kepentingan Jawa Barat dan Banten Dukung Keluarga Menanggulangi Ekstremisme Berbasis Kekerasan
Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) dan Hedayah menjalin kerja sama melalui program “Supporting Families in Countering Violent Extremism” di Indonesia sejak tahun 2020.
Salah satu implementasi program tersebut yaitu dengan meningkatkan kemampuan pekerja sosial, psikolog, dan aparat pemerintah terkait yang terlibat dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi untuk mendukung dan memberdayakan keluarga menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan.
BNPT RI bersama Hedayah melaksanakan program “Supporting Families in Countering Violent Extremism” telah memasuki Fase 3 yang berfokus pada peningkatan koordinasi multi-agensi dan kolaborasi antara pemangku kepentingan di daerah sebagai bentuk komitmen Tahun ini. Salah satu implementasi dari fase ini yaitu melalui kegiatan pelatihan pembangunan kapasitas “Mendukung Keluarga dalam Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Kekerasan: Pendekatan Multi-Agensi dan Praktik Baik di Tingkat Daerah (Jawa Barat dan Banten)” yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 14 – 17 Maret 2023.
Pelatihan yang berlangsung selama 4 hari tersebut diawali dengan pengenalan dasar mengenai ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme dan kerentanan anak muda terhadap paparan ekstremisme kekerasan. Selanjutnya, peserta dikenalkan terhadap praktik – praktik baik rehabilitasi dan reintegrasi keluarga di tingkat global. Peserta saling berbagi informasi mengenai peran dan tupoksi masing – masing instansi melalui diskusi dan latihan kelompok yang mengacu pada model pendekatan multi-agensi.
“Diharapkan pelatihan ini dapat memperkuat koordinasi dan kemitraan antara pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun daerah dan CSO, sekaligus melaksanakan komitmen Pemerintah Indonesia dalam upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme yang mengedepankan pendekatan menyeluruh antara pemerintah dan masyarakat yakni whole of government and whole of society approach,” ungkap Kasubdit Kerjasama Multilateral BNPT, Weti Deswiyati saat membuka acara.
Sementara itu, Perwakilan dari Pemerintah Australia, Ellen Henshall, First Secretary (Political) menyampaikan komitmen dukungan terhadap kolaborasi antara BNPT RI dan Hedayah. Ditambahkan bahwa sharing informasi dan pertukaran praktis kolaboratif melalui lokakarya ini bisa menjadi kesempatan para pemangku kepentingan untuk saling belajar dan mengembangkan keahlian sehingga dapat membekali keluarga yang berperan penting dalam upaya menanggulangi ekstremisme kekerasan.
“Keluarga dan masyarakat berperan penting untuk mencegah dan menanggulangi ekstremisme kekerasan juga dalam mendukung disengagement, rehabilitasi dan rekrutmen kelompok ekstremisme kekerasan,” jelasnya.
Ivo Veenkamp, Deputy Executive Director Hedayah mengapresiasi partisipasi aktif peserta dan berharap bahwa pengetahuan selama pelatihan menjadi nilai tambah dari keahlian dan peran yang sudah mereka miliki dalam penanggulangan ekstremisme kekerasan. Pelatihan ini hanya awal dari kemitraan dan kerja – kerja kolaboratif yang dapat mulai dibangun dengan lembaga atau organisasi lainnya.
“Kita mengerti bahwa pendekatan multi-agensi tidak mudah dan penuh tantangan. Namun kita berharap bahwa kehadiran peserta dari berbagai lembaga dan organisasi dapat meningkatkan sinergi dan membangun kolaborasi yang lebih baik antara pemangku kepentingan untuk rehabilitasi dan reintegrasi,” ungkapnya saat menutup kegiatan pelatihan secara daring.
Peserta pada kegiatan ini berasal dari perwakilan Direktorat Deradikalisasi BNPT, Sentra Handayani, Sentra Wyata Guna dan unsur Pemerintah Daerah di tingkat Provinsi maupun Kota/Kabupaten di antaranya Dinas Sosial, P2TP2A, DP3AKB, Kanwil Kemenkum HAM, Kanwil Kemenag, Satgaswil Densus 88, Polda, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Balai Pemasyarakatan, Disdukcapil, Kesbangpol, FKPT. Pelatihan juga dihadiri oleh organisasi masyarakat sipil seperti Fatayat NU Jawa Barat dan Yayasan Prasasti Perdamaian.