Jakarta – Berbagai program telah dilahirkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai badan pemerintah dalam penanggulangan terorisme, salah satunya adalah Program Sinergisitas Antarkementerian/Lembaga. Hingga tahun 2021, BNPT telah menggandeng 46 Kementerian dan Lembaga pemerintah sebagai upaya mencegah terorisme dengan pendekatan humanis melalui bantuan ekonomi, sosial maupun dengan membuka ruang dialog budaya dan lintas agama. 

Menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan Sinergisitas Antarkementerian/Lembaga program penanggulangan terorisme di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Jawa Barat tahun 2021, BNPT mengundang 14 Kementerian/Lembaga dari tim Sinergisitas 46 K/L untuk membahas lebih dalam mengenai teknis pelaksanaan rencana aksi kegiatan sinersigitas Antarkementerian/Lembaga. Rapat ini digelar pada Senin (24/5) di Hotel Ibis Jakarta. 

Adapun fokus pembahasan dalam rapat siang hari ini yakni pembahasan fokus rencana aksi dari 14 Kementerian/Lembaga yakni pembangunan Kawasan Khusus Terpadu Nusantara (KKTN), yang akan dilakukan di 2 kota/kabupaten prioritas untuk segera di akselerasi, yakni di kota Bima, Nusa Tenggara Barat, dan Kabupaten Poso di Sulawesi Tengah. 

Hadir sebagai pimpinan rapat, Kepala Biro Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat BNPT, Bangbang Surono Ak., M.M., menegaskan bahwa tujuan rapat ini agar tim sinergisitas bisa mempersiapkan pelaksanaan rencana aksi K/L pada triwulan kedua dengan lebih tepat sasaran sesuai dengan ketentuan. Serta pendalaman menu kegiatan/program dari Kementerian/Lembaga untuk dilaksanakan di lokus Kawasan Khusus Terpadu Nusantara (KKTN). 

“Dengan berdiskusi seperti rapat kegiatan ini, tentu diharapkan dapat mempertajam sasaran serta penerima manfaat dari Tim Sinergisitas 46 K/L, dan sesuai dengan arahan Kepala BNPT bahwa akan diwujudkan kawasan khusus terpadu nusantara, rapat teknis ini membahas rencana aksi di 2 wilayah sasaran KKTN yang harus di prioritaskan, mengingat pembangun di kota Bima sudah sampai tahap sudah pada tahap penyiapan lahan, sedangkan untuk di Kabupaten Poso masih dalam proses diskusi intensif dengan pemerintah daerah setempat.”, ujar mantan kepala bagian perencanaan ini . 

Lebih lanjut, sasaran rencana aksi tim sinergisitas BNPT tersebut terbagi menjadi individu seperti Napiter, Mantan napiter, dan Korban/penyintas. Sedangkan untuk kelompok atau wilayah kita akan menyentuh  Lembaga Pendidikan, Tempat ibadah, Kelompok radikal, kelompok masyarakat, dan Desa. 

Adapun 14 Kementerian/Lembaga yang hadir dalam pembahasan teknis pelaksanaan rencana aksi antara lain : Kementerian komunikasi dan informatika, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian BUMN, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian sosial, Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Kementeria ESDM, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Intelijen Negara, Badan Intelijen Strategis TNI, dan Kejaksaan Agung.