Tim Pokja BNPT Gelar Rapat Lanjutan Persiapkan Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2020
Bogor - Tim Pokja BNPT menggelar rapat lanjutan dalam rangka persiapan pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2020 di Kantor BNPT, Kompleks IPSC, Sentul, Jawa Barat, dan dihadiri oleh masing-masing pejabat dari tiap unit kerja di BNPT. Evaluasi tersebut rencananya akan dilaksanakan secara daring sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19, pada 30 September 2020 mendatang oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI.
Hal yang menjadi fokus evaluasi tahun ini adalah penyederhanaan organisasi dan refocussing program dan kegiatan akibat pandemi Covid-19. Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai perkembangan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporannya.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI akan memberikan saran dan perbaikan yang diperlukan sehingga diharapkan memacu instansi pemerintah untuk meningkatkan kedua aspek untuk kemudian serta memberikan saran dan perbaikan yang diperlukan. Diharapkan dengan evaluasi ini instansi pemerintah dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan birokrasi pemerintah yang profesional, akuntabel dan berintegritas tinggi.
Sekretaris Utama BNPT, Mayjen TNI Untung Budiharto, selaku pimpinan dalam rapat ini mengimbau kesiapan para pimpinan unit kerja mulai dari hal teknis hingga substansi materi untuk dipaparkan diantaranya tindaklanjut hasil rekomendasi sebelumnya, progress atau perkembangan perbaikan AKIP dan reformasi birokrasi yang telah dilakukan, cascading, pohon kinerja dan crosscutting program atau kegiatan serta perubahan strategi atas pelaksanaan program/kegiatan akibat pandemi Covid-19. Sementara itu beberapa aspek yang akan dievaluasi diantaranya terkait manajemen perubahan dan organisasi, perundang-undangan dan SDM, pengawasan dan tata laksana, serta akuntabilitas dan pelayanan publik.