Sestama BNPT Dorong Kenaikan Indeks Reformasi Birokrasi di BNPT
Jakarta - Sekretaris Utama Badan Penanggulangan Terorisme (BNPT), Mayjen TNI Untung Budiharto meminta kepada seluruh jajaran agar Indeks Reformasi Birokrasi di BNPT meningkat.
Menurutnya, minimal tiga digit kenaikan Indeks Reformasi Birokrasi harus berhasil ditambahkan pada tahun 2022.
Tahun ini diketahui Indeks Reformasi Birokrasi BNPT naik 0.03 poin. Di tahun 2020 nilai indeks BNPT mencapai 65,95, dan kini mencapai angka 65,98.
"Saya prihatin. Seharusnya kita bisa naik angkanya lebih tinggi. Harusnya tiga digit," ungkap Untung saat menghadiri acara
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Jakarta pada Kamis (3/6/2021).
Menurut Untung, setiap unit kerja di BNPT harus sama-sama mendorong kinerja dan akuntabilitas kerja sehingga Indeks Reformasi Birokrasi meningkat.
"Ini menjadi upaya kita bersama, Reformasi Birokrasi yang baik di BNPT akan menentukan juga kemajuan dan kesejahteraan kita ke depan," ujarnya.
Lebih lanjut, Untung mengimbau agar CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) diberikan ruang seluas mungkin dalam rangka memberikan ide dan terlibat secara langsung dalam peningkatan Reformasi Birokrasi di tubuh BNPT.
"Gunakan anak-anak muda. Talenta Muda. CPNS baru kita untuk bisa bersumbangsih dalam mendorong peningkatan Reformasi Birokrasi," katanya.
Lebih lanjut, Jenderal Untung menilai Reformasi Birokrasi di BNPT adalah sebuah keniscayan. Banyaknya dukungan pemerintah dan seluruh pihak dalam mendukung tugas fungsi penanggulangan terorisme bisa menjadi semangat dan cambuk motivasi agar BNPT menjadi lebih baik kedepannya.
"Masyarakat Indonesia dan pemerintah telah mendukung penuh BNPT dalam menjalankan tugas dan fungsi di ranah penanggulangan terorisme. Tentunya amanah ini harus kita jaga dengan cara berbuat terbaik demi kemajuan BNPT," katanya.
Selamat Datang! Situs web ini adalah pusat informasi pemberitaan, kegiatan, publikasi dan berbagai informasi lainnya terkait dengan radikal terorisme di Indonesia, serta fungsi BNPT sebagai lembaga resmi negara.
