RAN PE Fase Kedua akan Mengedepankan Keamanan Insani
Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) akan mengedepankan pencapaian Keamanan Insani pada program kolaborasi antar Kementerian/Lembaga penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan atau program Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE) yang akan memasuki fase kedua.
"RAN PE fase kedua akan hadir dengan strategi pelaksanaan yang mengedepankan pencapaian "Human Security" (Keamanan Insani) yang sejalan dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan rancangan teknokratik RPJMN 2025-2029 yang saat ini terus disempurnakan oleh BAPPENAS," jelas Kepala Biro Umum BNPT, Marsma TNI Fanfan Infansyah pada saat membacakan sambutan Sekretaris Utama BNPT RI Bangbang Surono, A.k., M.M., CA., dalam Kegiatan Rapat Koordinasi Kedua Kelompok Kerja Kementerian/Lembaga (K/L) dan Tematis RAN PE Tahun 2024 di Gedung BUMN Jakarta, pada Selasa (29/1).
Dalam sambutannya, dirinya juga mengajak seluruh K/L memperkuat koordinasi, kolaborasi dan konsolidasi perumusan Kerangka RAN PE fase kedua yang sejalan dengan rancangan teknokratik RPJMN 2025-2029.
"Untuk itu kami mengajak seluruh K/L terkait untuk terus bersama-sama dalam mendukung BNPT sekaligus memperkuat koordinasi, kolaborasi dan konsolidasi dalam kerangka RAN PE untuk mewujudkan Indonesia yang aman, damai dan sejahtera," ujarnya.
Terdapat 9 Tema dalam RAN PE fase kedua yaitu Kesiapsiagaan Nasional; Ketahanan Komunitas dan Keluarga; Pendidikian, keterampilan masyarakat dan fasilitas lapangan kerja; perlindungan dan pemberdayaan perempuan, pemuda dan anak; komunikasi strategis, media dan sistem elektronik; deradikalisasi dan pemutusan kekerasan (Disengagement) untuk rehabilitasi dan reintegrasi; hak asasi manusia, tata Kelola pemerintahan yang baik dan keadilan; pelindungan hak korban serta kemitraan (Sinergisitas) dan kerja sama internasional.
Selamat Datang! Situs web ini adalah pusat informasi pemberitaan, kegiatan, publikasi dan berbagai informasi lainnya terkait dengan radikal terorisme di Indonesia, serta fungsi BNPT sebagai lembaga resmi negara.
