Jakarta – Sehubungan dimulainya pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2020 entitas di lingkungan Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) I BPK, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar M.H., menghadiri undangan Entry Meeting Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang dilaksanakan di Auditorium BPK Jakarta pada Kamis, (4/2) pagi.

Dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, pelaksanaan Entry Meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LK K/L) Tahun 2020 hari ini hanya dihadiri pimpinan tinggi 13 Kementerian/Lembaga di lingkungan AKN I. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK, Hendra Susanto, didampingi oleh Auditor Utama KNI, Novy GA Pelenkahu, dan dihadiri Menkopolhukam, Mahfud MD, Badan Keamanan Laut (BAKAMLA), Lembaga Ketahanan Nasional (LKN), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Narkotika Nasional (BNN), KOMNAS HAM, BASARNAS, KPU, BMKG, BAWASLU, KPK, dan Dewan Ketahanan Nasional. Dipimpin langsung oleh Pimpinan Keuangan Negara 1 BPK, Dr. Hendra Susanto, S.T., M.Eng., M.H.,CFrA.,CSFA. Adapun lingkup pemeriksaan atas Laporan Keuangan ini meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan entitas Tahun Anggaran 2020.

Dalam sambutannya, Pimpinan Pemeriksa Keuangan I BPK mengatakan, di tengah kondisi Covid-19 pemerintah saat ini fokus terhadap penanganan, pemulihan ekonomi nasional, dan menjaga stabilitas sosial masyarakat. Kondisi ini menimbulkan beberapa beberapa risiko dalam pengelolaan anggaran dalam penanganan Covid-19, antara lain risiko tidak tercapainya tujuan kebijakan secara efektif, risiko moral hazards dan kecurangan, risiko pelaksanaan operasi di lapangan, risiko pelanggaran terhadap peraturan dalam kegiatan pengadaan dan risiko penyajian pertanggungjawaban keuangan kegiatan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan nantinya dilakukan lebih mengerucut karena luasnya cakupan audit dan keterbatasan sumber daya pemeriksaan BPK, maka pemeriksaan didesain untuk fokus pada akun/satuan kerja yang berisiko, agar diperoleh keyakinan yang memadai mengenai kewajaran penyajian Kementerian/Lembaga dalam penentuan opini yang disebut Risk Based Audit. 

“Akun-akun yang akan menjadi fokus pemeriksaan BPK adalah penyajian LK BLU, persediaan aset tetap, konstruksi dalam pengerjaan, aset lainnya, PNBP, Belanja Barang, dan Belanja Modal. Terutama pengeluaran pemerintah yang ditujukan untuk penanganan Covid-19, untuk itu BPK berharap agar rekomendasi hasil pemeriksaan BPK mendapat perhatian dari segenap pimpinan KL yang hadir pada hari ini untuk segera ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Hendra Susanto.

Sebelum acara ditutup, Kepala BNPT berserta pimpinan Kementerian/Lembaga lainnya menerima surat tugas pemeriksaan atas laporan keuangan tahun 2020 sebagai simbol dimulainya pemeriksaan. Sebagai salah satu lembaga negara yang diamanatkan untuk penanggulangan Terorisme, BNPT siap untuk diaudit oleh Tim BPK. 

“Proses pemeriksaan akan berlangsung hingga bulan April 2021 mendatang, saya berharap agar seluruh jajaran BNPT dapat membantu kelancaran proses pemeriksaan dengan cara memberikan jawaban dan data dukung secara jelas, akurat, dan akuntabel. mudah-mudahan BNPT Kembali meraih WTP,” tutup Boy Rafli. 

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) kembali meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke- 7 kalinya. Adapun Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di tahun 2020 sebesar 96,56%.